PERISAI BEKASI RAYA MENDESAK KPK DAN GERUDUK KANTOR PT TOTALINDO EKA PERSADA MANDIRI.

Bekasi360. Selasa, 17, desember 2024

PERISAI Selain Organisasi kader, juga memiliki peran sebagai Social Control. Sebagai pengontrol 

sosial, yang diharapkan mampu memberikan saran, kritik, dan solusi ketika terjadi pelanggaran terhadap 

nilai-nilai norma Bangsa. 

Selanjutnya PERISAI berperan dalam memastikan bahwa kehidupan sosial 

berjalan dengan adil dan seimbang. PERISAI melawan diskriminasi, ketidakadilan, memperjuangkan hakhak masyarakat dan segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Maka dari itu kami seluruh kader PERISAI merasa prihatin dengan pelaku usaha PT Totalindo Eka 

Persada Tbk yang tersangkut dugaan kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp223 miliar tentang 

pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara terkait kasus korupsi pengadaan tanah dan proyek perumahan 

DP 0 Rupiah.. Yang mana kasus dugaan korupsi ini sedang dilakukan penyelidikan olek Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), yang melibatkan para tersangka Direktur Utama Perumda Pembangunan 

Sarana Jaya, Yoory Cornelis Pinontoan (YCP); dan Senior Manager Divisi Usaha atau Direktur 

Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra S. Arharrys (ISA). Direktur Utama PT 

Totalindo Eka Persada Tbk (TEP), Donald Sihombing (DNS); Komisaris PT Totalindo Eka Persada

(TEP), Saut Irianto Rajagukguk (SIR); dan Direktur Keuangan PT Totalindo Eka Persada TEP, Eko 

Wardoyo (EKW).

Tidak hanya itu masih banyak persoalan yang dilakukan oleh PT Totalindo Eka Persada Tbk (TEP)

selama menjalankan usahanya, menimbulkan dampak kerugian terhadap sejumlah eks karyawan yang 

belum dibayarkan haknya dan sejumalah sub kontraktoor yang belum dibayarkan haknya selama 

mensupport pekerjaan PT Totalindo Eka Persada Tbk (TEP) salah satunya pembangunan gedung dan 

sarpras (Saran dan Prasarana) Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) Kalimantan Selatan 

penendatangan perjanjian kerja dilakukan oleh Direktur Salomo Sihombing bersama dengan Moh. Fuad 

Kepala Seksi Bantuan Hukum selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kanwil DJBC Kalimantan selatan dengan nilai 8,5 milyar 

Selanjutnya peroyek pebangunan fasilitas pendidikan dilingkungan Universitas Riau (Unri) 

proyek senilai Rp. 840M yang bersumber dari Asia Developmen Bank (ADB), Kementerian dan 

Universitas Riau, yang menimbulkan banyak dugaan peroalan hukum. Atas hal itu kami kader PERISAI 

menuntut :

1. PT Totalindo Eka Persada Tbk (TEP) segera membayarkan hak seluruh karyawan.

2. PT Totalindo Eka Persada Tbk (TEP) segera membayakan hak sub kotraktor yang sudah 

mensupport pekerjaan PT Totalindo Eka Persada Tbk (TEP).

3. Komisi Pemberantasan Korupsi agar memeriksa pekerjaan PT Totalindo Eka Persada Tbk 

(TEP) atas proyek pembangunan gedung dan sarpras (Saran dan Prasarana) Kantor 

Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) Kalimantan Selatan dengan nilai kontrak 

Rp. 58,8 M. Diduga merugikan Negara.

4. Komisi Pemberantasan Korupsi agar memeriksa pekerjaan PT Totalindo Eka Persada Tbk 

(TEP) atas proyek pembangunan fasilitas pendidikan dilingkungan Universitas Riau (Unri) 

proyek senilai Rp. 840M yang diduga merugikan Negara.

5. Komisi Pemberantasan Korupsi agar memeriksa dan menyita seluruh aset Direktur PT 

Totalindo Eka Persada Tbk (TEP).

6. Meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), segera 

membentuk PANJA kaitan dengan perkara PT Totalindo Eka Persada Tbk (TEP) agar dapat 

hak karyawan dan sub kotraktor dapat dibayrkan serta mengusut tuntas dugaan KORUPSI 

PT Totalindo Eka Persada Tbk (TEP), yang merugikan Negara. pungkas Ali kordinator aksi. Kepada bekasi360.

Read More

Masyarakat Peduli Pemilu Kota Bekasi Adakan Aksi Unjuk Rasa Terkait Pelaksanaan Pemilu.

Bekasi, 6 Desember 2024 – Dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan pemilu yang dinilai perlu ditingkatkan integritasnya, kelompok Masyarakat Peduli Pemilu Kota Bekasi menggelar aksi unjuk rasa di di Kota Bekasi, yakni di depan Hotel Merbabu, pada hari ini, Jumat, 6 Desember 2024.

Aksi yang dihadiri oleh lebih dari 50 orang ini bertujuan untuk menyuarakan sejumlah tuntutan penting, yaitu:  

1. Meminta KPUD Kota Bekasi bekerja secara profesional, independen, jujur, dan adil.  

2. Meminta klarifikasi terkait dugaan keberpihakan KPUD Kota Bekasi terhadap salah satu pasangan calon dalam Pilkada Kota Bekasi.  

3. Mendesak agar pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam tindakan tidak profesional segera mengundurkan diri atau diberhentikan secara tidak hormat.

Dalam aksi ini, Ketua KPUD Kota Bekasi, Ali Syifa, turun langsung menemui massa aksi dan memberikan pernyataan sikap. Ia menegaskan komitmennya untuk bekerja secara profesional dan transparan dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. 

"Kami menerima semua masukan dari masyarakat dan berkomitmen untuk memperbaiki kinerja kami. KPUD Kota Bekasi siap mempertanggungjawabkan semua langkah yang diambil demi mewujudkan pemilu yang jujur dan adil," ungkap Ali Syifa di hadapan para peserta aksi.

Koordinator lapangan, Ncank Ali, menyambut baik langkah Ketua KPUD tersebut. "Kami berharap pernyataan ini bukan sekadar janji, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Bekasi," ujar Ncank Ali.

Aksi ini berlangsung damai dan telah mendapatkan pengesahan dari pihak kepolisian dengan surat pemberitahuan resmi yang diterima oleh Polres Metro Bekasi Kota. Para peserta aksi juga berkomitmen untuk tetap menjaga ketertiban selama berlangsungnya kegiatan.

Read More